Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan, S.I.K., M.H., M.I.K. membuka ruang komunikasi dengan insan pers melalui agenda silaturahmi bersama sejumlah jurnalis di Kota Parepare, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Warkop Rumah Kopi Sweetness itu tidak sekadar menjadi ajang perkenalan Kapolres yang baru menjabat. Forum tersebut berkembang menjadi ruang bertukar informasi mengenai sejumlah persoalan yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.
Kapolres Parepare hadir bersama Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasi Humas, serta sejumlah pejabat utama Polres Parepare.
Sementara itu, jurnalis yang hadir berasal dari sejumlah organisasi dan wadah profesi, antara lain Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Parepare, Forum Media dan Jurnalis/Koalisi Jurnalis Ajatappareng, Pewarta Foto Indonesia (PFI), serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Ajatappareng.
Kapolres Parepare Tekankan Pentingnya Komunikasi
Pertemuan dimulai sekitar pukul 09.30 Wita. Dalam kesempatan itu, Phunky menyampaikan permohonan maaf karena agenda silaturahmi dengan jurnalis baru dapat terlaksana setelah dirinya menjalankan sejumlah agenda kedinasan.
Menurut dia, aktivitas kepolisian di lapangan cukup padat. Karena itu, komunikasi dengan media yang sebelumnya direncanakan sejak awal masa tugas baru dapat direalisasikan pada Selasa pagi tersebut.
“Silaturahmi ini sebenarnya sudah ingin kami lakukan sejak awal. Namun karena padatnya kegiatan di lapangan, baru sekarang bisa terlaksana,” ujar Kapolres Parepare.
Namun, padatnya aktivitas tersebut justru menunjukkan pentingnya komunikasi antara kepolisian dan media. Sebab, kepolisian membutuhkan informasi dari lapangan, sementara masyarakat membutuhkan informasi yang cepat, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Di titik inilah hubungan Polres Parepare dengan insan pers memiliki posisi strategis. Komunikasi yang terbuka bukan sekadar kebutuhan hubungan kelembagaan, tetapi juga bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik.
Persoalan Masyarakat Jadi Bagian dari Pembahasan
Dalam diskusi tersebut, Kapolres juga menyinggung kondisi persawahan di Bacukiki. Persoalan tersebut menjadi perhatian di tengah musim kemarau yang berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian masyarakat.
Kondisi lahan pertanian tidak hanya berkaitan dengan sektor ekonomi warga. Lebih jauh, persoalan tersebut dapat bersinggungan dengan ketersediaan pangan, distribusi komoditas, hingga kondisi sosial masyarakat.
Karena itu, perhatian terhadap persoalan di lapangan perlu melibatkan berbagai pihak. Polisi, pemerintah, media, dan masyarakat memiliki ruang masing-masing untuk memastikan persoalan tidak berkembang tanpa penanganan.
Phunky pun berharap media dapat mengambil peran konstruktif dalam menyampaikan informasi sekaligus memberikan masukan terhadap persoalan yang berkembang.
“Teman-teman media bisa ikut mengambil bagian, saling mengingatkan dan memberikan tanggapan yang positif,” katanya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Kapolres tidak menempatkan media hanya sebagai saluran publikasi kegiatan kepolisian. Sebaliknya, media diharapkan menjadi bagian dari ekosistem pengawasan sosial melalui pemberitaan dan masukan berbasis fakta.
Jurnalis Soroti Keterbukaan Informasi Satgas Pangan
Dari sisi insan pers, pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk menyampaikan sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian kepolisian.
Salah satu isu yang mengemuka ialah keterbukaan informasi mengenai Satgas Pangan.
Jurnalis berharap kepemimpinan Kapolres Parepare yang baru dapat mendorong komunikasi yang lebih terbuka mengenai aktivitas maupun penanganan persoalan pangan di wilayah hukum Polres Parepare.
Harapan tersebut penting karena isu pangan memiliki dampak langsung terhadap masyarakat. Informasi mengenai pengawasan distribusi, ketersediaan komoditas, maupun potensi pelanggaran di sektor pangan pada akhirnya berkaitan dengan kepentingan publik.
Dalam konteks tersebut, transparansi harus berjalan beriringan dengan ketentuan hukum dan batasan informasi yang memang tidak dapat dibuka kepada publik.
Polri sendiri memiliki mekanisme pelayanan informasi publik. Portal keterbukaan informasi Polri menyediakan kanal untuk memperoleh informasi publik sekaligus mengatur mekanisme permohonan dan pengelolaan informasi.
Distribusi BBM Ikut Menjadi Perhatian
Selain persoalan pangan, distribusi bahan bakar minyak (BBM) juga menjadi topik yang disampaikan dalam forum tersebut.
Sejumlah kejadian terkait distribusi BBM dinilai membutuhkan perhatian kepolisian, terutama dari sisi pengawasan dan penanganan apabila ditemukan persoalan di lapangan.
Isu distribusi BBM memiliki dimensi yang cukup luas. Persoalannya bukan hanya menyangkut ketersediaan bahan bakar, tetapi juga menyentuh aktivitas ekonomi masyarakat, kebutuhan transportasi, hingga potensi gangguan ketika distribusi tidak berjalan sebagaimana mestinya.
Karena itu, masukan jurnalis dalam forum tersebut dapat menjadi pintu masuk bagi kepolisian untuk memetakan persoalan yang membutuhkan perhatian lebih lanjut.
Namun, pada saat yang sama, setiap informasi mengenai dugaan pelanggaran tetap membutuhkan verifikasi. Kritik publik penting, tetapi penanganan hukum harus berdiri di atas fakta dan bukti.
Kapolres Parepare Janji Jadikan Masukan Media sebagai Evaluasi
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Phunky mengapresiasi informasi yang disampaikan para jurnalis.
Ia menyatakan persoalan yang disampaikan media akan menjadi bahan evaluasi dan pertimbangan bagi kepolisian dalam mencari langkah penyelesaian.
“Terima kasih atas masukan-masukannya. Kami akan mencoba semaksimal mungkin mencari solusi dari beberapa permasalahan yang disampaikan teman-teman media,” ujar Phunky.
Komitmen tersebut menjadi penting karena efektivitas komunikasi tidak cukup diukur dari seberapa sering polisi dan media bertemu. Ukuran yang lebih substansial justru terletak pada sejauh mana informasi dan masukan dari masyarakat dapat diterjemahkan menjadi tindakan nyata.
Jika komunikasi berhenti pada forum silaturahmi, dampaknya akan terbatas. Sebaliknya, jika komunikasi berlanjut melalui akses informasi yang jelas, respons terhadap persoalan publik, serta koordinasi yang terukur, hubungan kepolisian dan media dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat.
Kapolres Baru dan Tantangan Membangun Kepercayaan Publik
Phunky Mahendra diketahui baru menjabat sebagai Kapolres Parepare sejak Juli 2026. Karena itu, pertemuan dengan jurnalis menjadi salah satu momentum awal untuk membangun pola komunikasi di wilayah hukum yang dipimpinnya.
Para jurnalis yang hadir menyambut baik kedatangan Kapolres dalam forum tersebut. Mereka juga menyampaikan harapan agar hubungan antara Polres Parepare dan insan pers semakin terbuka serta dinamis.
Usia kepemimpinan yang masih relatif baru dapat menjadi momentum untuk membangun pola komunikasi yang lebih adaptif. Apalagi, karakter kerja media saat ini menuntut respons informasi yang cepat tanpa mengabaikan akurasi.
Di sisi lain, kepolisian juga menghadapi tantangan yang sama kompleksnya. Informasi mengenai penegakan hukum, keamanan, pangan, BBM, hingga persoalan sosial dapat berkembang cepat di ruang digital.
Karena itu, kecepatan komunikasi harus dibarengi akurasi, transparansi, dan akuntabilitas.
Sinergi Polisi dan Media Jangan Berhenti di Meja Kopi
Silaturahmi Kapolres Parepare bersama jurnalis pada akhirnya bukan sekadar agenda seremonial. Pertemuan tersebut memperlihatkan kebutuhan kedua pihak untuk membangun komunikasi yang lebih intens dalam menghadapi persoalan masyarakat.
Media membutuhkan akses informasi yang jelas dan responsif. Sebaliknya, kepolisian membutuhkan mitra komunikasi yang mampu menyampaikan informasi secara berimbang sekaligus memberikan kritik ketika terdapat persoalan di lapangan.
Hubungan tersebut akan semakin berarti apabila komunikasi berlangsung secara konsisten, bukan hanya ketika ada kegiatan resmi.
Tantangan berikutnya adalah membuktikan bahwa ruang dialog tersebut menghasilkan perubahan konkret.
Persoalan Satgas Pangan, distribusi BBM, kondisi pertanian, dan berbagai isu masyarakat lainnya membutuhkan tindak lanjut sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Karena itu, silaturahmi antara Kapolres Parepare dan jurnalis dapat menjadi titik awal. Tetapi keberhasilannya akan terlihat dari bagaimana komunikasi tersebut berkembang menjadi kerja sama informasi yang terbuka, kritis, dan tetap profesional. (*)
