Kepemimpinan baru di tubuh Polres Parepare mulai membuka ruang komunikasi dengan insan pers. Kapolres Parepare AKBP Phunky Mahendra Borniawan menggelar silaturahmi dan makan siang bersama sejumlah jurnalis di Kota Parepare, Selasa (18/8/2026).
Pertemuan yang berlangsung di Warkop Rumah Kopi Sweetness itu bukan sekadar agenda perkenalan. Di meja yang sama, kepolisian dan jurnalis membicarakan sejumlah persoalan yang berkembang di tengah masyarakat, mulai dari kondisi pertanian hingga keterbukaan informasi mengenai Satgas Pangan dan pengawasan distribusi BBM.
Pertemuan ini menjadi salah satu langkah awal Kapolres Phunky Mahendra yang baru menjabat pada Juli 2026 untuk membangun komunikasi dengan media.
Kapolres hadir didampingi Kasat Intelkam, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba, Kasi Humas, serta sejumlah pejabat utama Polres Parepare.
Sejumlah organisasi dan komunitas jurnalis turut menghadiri forum tersebut. Mereka berasal dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Parepare, Forum Media dan Jurnalis/Koalisi Jurnalis Ajatappareng, Pewarta Foto Indonesia (PFI), serta Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Ajatappareng.
Dalam pertemuan itu, Phunky Mahendra menyampaikan permohonan maaf karena silaturahmi dengan wartawan baru dapat terlaksana setelah beberapa waktu menjalankan tugas di Parepare.
Padatnya agenda serta aktivitas lapangan menjadi salah satu alasan pertemuan tersebut baru digelar.
“Silaturahmi ini sebenarnya sudah ingin kami lakukan sejak awal. Namun karena padatnya kegiatan di lapangan, baru sekarang bisa terlaksana,” ujar Kapolres Parepare.
Bagi kepolisian, aktivitas lapangan tidak hanya berkaitan dengan penanganan perkara. Kehadiran langsung di tengah masyarakat juga menjadi cara untuk membaca kondisi wilayah, termasuk potensi gangguan keamanan maupun persoalan sosial yang membutuhkan perhatian.
Karena itu, komunikasi dengan media menjadi penting. Jurnalis berada di lapangan dengan perspektif yang berbeda dan sering kali memperoleh informasi awal mengenai persoalan yang berkembang di masyarakat.
Salah satu isu yang disinggung dalam pertemuan tersebut adalah kondisi persawahan di Bacukiki.
Persoalan ini menjadi relevan karena aktivitas pertanian menghadapi tekanan ketika musim kemarau berlangsung. Kondisi lahan dan ketersediaan air tidak hanya berdampak terhadap petani, tetapi juga dapat berkaitan dengan ketahanan pangan dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Di titik inilah komunikasi lintas sektor menjadi penting. Persoalan pertanian tidak selalu dapat dilihat hanya sebagai urusan produksi, sementara kepolisian memiliki peran dalam menjaga situasi tetap aman ketika muncul persoalan di lapangan.
Kapolres berharap media dapat ikut mengambil bagian dalam memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat.
“Teman-teman media bisa ikut mengambil bagian, saling mengingatkan dan memberikan tanggapan yang positif,” katanya.
Pernyataan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa hubungan polisi dan media idealnya tidak berhenti pada kebutuhan publikasi kegiatan kepolisian.
Dalam forum yang berlangsung terbuka itu, awak media juga menyampaikan sejumlah masukan kepada Kapolres Parepare.
Salah satu yang mendapat perhatian adalah keterbukaan informasi mengenai Satgas Pangan.
Jurnalis berharap kepemimpinan baru Polres Parepare dapat membuka akses informasi yang lebih jelas mengenai kegiatan, pengawasan, maupun penanganan persoalan pangan di wilayah hukum Polres Parepare.
Harapan tersebut penting karena isu pangan bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat. Harga, ketersediaan, distribusi, hingga potensi penyimpangan dalam rantai pasok dapat memengaruhi beban ekonomi masyarakat.
Karena itu, publik tidak hanya membutuhkan tindakan ketika persoalan sudah muncul. Masyarakat juga membutuhkan informasi yang jelas mengenai apa yang sedang diawasi, bagaimana pengawasan dilakukan, dan sejauh mana aparat menindaklanjuti laporan.
Dalam konteks tersebut, media dapat menjadi jembatan antara masyarakat dan institusi penegak hukum.
Polri sendiri memiliki mekanisme pelayanan informasi publik melalui PPID. Portal keterbukaan informasi Polri menyediakan akses bagi masyarakat untuk memperoleh informasi sekaligus mengajukan permohonan informasi publik.
Selain persoalan pangan, pendistribusian bahan bakar minyak atau BBM juga menjadi topik yang disampaikan para jurnalis.
Sejumlah kejadian terkait distribusi BBM yang berkembang belakangan dinilai membutuhkan perhatian kepolisian. Pengawasan menjadi penting untuk memastikan distribusi berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan baru di masyarakat.
Bagi media, persoalan BBM memiliki dimensi yang luas. Gangguan distribusi dapat berpengaruh terhadap aktivitas transportasi, perdagangan, nelayan, pelaku usaha, hingga masyarakat yang membutuhkan bahan bakar untuk kegiatan sehari-hari.
Karena itu, masukan awak media kepada kepolisian tidak semata-mata berkaitan dengan penindakan. Yang juga dibutuhkan adalah komunikasi publik yang cepat, terukur, dan mudah dipahami ketika terjadi persoalan di lapangan.
Silaturahmi Kapolres Parepare bersama jurnalis tentu menjadi langkah positif. Namun, tantangan berikutnya justru terletak pada keberlanjutan komunikasi setelah pertemuan selesai.
Hubungan polisi dan media tidak ideal jika hanya aktif ketika ada konferensi pers, kegiatan seremonial, atau perkara besar.
Sebaliknya, komunikasi sehari-hari diperlukan ketika masyarakat membutuhkan penjelasan cepat mengenai suatu peristiwa.
Keterbukaan informasi menjadi salah satu ukuran penting dalam membangun kepercayaan publik. Informasi yang cepat, akurat, dan proporsional dapat membantu mencegah munculnya spekulasi sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk memahami langkah aparat.
Hal tersebut sejalan dengan kerangka pelayanan informasi publik di lingkungan Polri yang menempatkan transparansi dan akuntabilitas sebagai bagian dari pelayanan informasi kepada masyarakat.
Dengan demikian, sinergi antara kepolisian dan media seharusnya tidak dimaknai sebagai hubungan saling menguntungkan secara institusional semata. Ada kepentingan publik yang jauh lebih besar di dalamnya.
Kapolres Parepare menyambut berbagai masukan yang disampaikan awak media.
Menurut dia, informasi dan persoalan yang disampaikan jurnalis akan menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian dalam mencari langkah penyelesaian.
“Terima kasih atas masukan-masukannya. Kami akan mencoba semaksimal mungkin mencari solusi dari beberapa permasalahan yang disampaikan teman-teman media,” ujar Phunky Mahendra.
Pernyataan tersebut menjadi titik penting dalam pertemuan. Sebab, forum dialog akan memiliki makna lebih besar apabila masukan yang disampaikan dapat diterjemahkan menjadi respons nyata.
Di sisi lain, media juga memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi secara akurat, berimbang, dan tidak tergesa-gesa dalam menarik kesimpulan.
Kepolisian membutuhkan media untuk menjangkau masyarakat, sementara masyarakat membutuhkan media untuk memperoleh informasi mengenai kinerja institusi publik. Relasi tersebut hanya akan sehat jika kedua pihak menjaga profesionalitas masing-masing.
Phunky Mahendra baru memulai masa tugasnya di Parepare. Karena itu, pertemuan dengan jurnalis dapat dipandang sebagai bagian dari upaya membangun pola komunikasi sejak awal kepemimpinannya.
Namun, ukuran keberhasilan tentu bukan sekadar seberapa sering pejabat kepolisian bertemu media.
Ukuran yang lebih penting adalah seberapa terbuka informasi diberikan, seberapa cepat respons terhadap persoalan masyarakat, dan seberapa konsisten kepolisian menindaklanjuti masukan yang disampaikan publik.
Isu Satgas Pangan dan distribusi BBM yang muncul dalam pertemuan tersebut menjadi contoh konkret. Dua isu itu menyentuh kebutuhan dasar masyarakat dan membutuhkan pengawasan yang tidak hanya reaktif.
Begitu pula dengan persoalan pertanian di Bacukiki. Ketika kemarau berpotensi memengaruhi aktivitas pertanian, koordinasi antarinstansi dan komunikasi publik menjadi semakin penting.
Karena itu, silaturahmi antara Polres Parepare dan jurnalis sebaiknya tidak berhenti sebagai agenda pembuka kepemimpinan baru.
Forum tersebut dapat menjadi pintu menuju komunikasi yang lebih terbuka, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Pada akhirnya, keamanan daerah tidak hanya dibangun melalui penegakan hukum. Kepercayaan publik, keterbukaan informasi, serta kemampuan institusi merespons persoalan warga juga menjadi bagian penting dari keamanan itu sendiri.
Pertemuan di Warkop Rumah Kopi Sweetness pun diharapkan menjadi awal komunikasi yang lebih intens antara Polres Parepare dan insan pers dalam menjaga situasi Kota Parepare tetap kondusif sekaligus memastikan persoalan masyarakat memperoleh perhatian yang semestinya.
